Pendahuluan

Drainase merupakan komponen vital dalam infrastruktur perkotaan untuk mengalirkan limpasan air hujan dan mencegah genangan atau banjir. Namun, banyak kota di Indonesia masih menghadapi persoalan drainase kronis yang menyebabkan banjir musiman, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat. Artikel ini meng-evaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan drainase di daerah perkotaan telah diterapkan secara efektif.

Kondisi Drainase Perkotaan Saat Ini

Sebagian besar sistem drainase di kota-kota besar dibangun puluhan tahun lalu dan tidak diperbarui secara memadai. Urbanisasi cepat menyebabkan peningkatan daerah kedap air, sementara kapasitas saluran tidak bertambah. Ditambah lagi, sedimentasi, sampah, dan kurangnya perawatan menyebabkan penurunan fungsi sistem drainase.

Kebijakan dan Peraturan Terkait

Pemerintah daerah biasanya mengatur drainase melalui Peraturan Daerah (Perda), yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Rencana Induk Sistem Drainase. Namun, implementasi di lapangan sering kali lemah karena:

• Kurangnya sinkronisasi antarinstansi (PU, lingkungan hidup, tata ruang).
• Minimnya pendanaan untuk perawatan rutin.
• Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Drainase Implementasi

1. Perencanaan dan Integrasi:
   Banyak kota belum memiliki rencana induk drainase yang komprehensif dan berbasis data. Drainase sering dirancang secara terpisah dari sistem tata ruang atau transportasi.
2. Pelaksanaan Fisik:
   Proyek pembangunan drainase kerap bersifat reaktif (tanggap darurat banjir), bukan preventif atau berbasis masterplan jangka panjang.
3. Partisipasi Publik:
   Minimnya keterlibatan warga menyebabkan rendahnya kepedulian terhadap fungsi drainase, seperti membuang sampah ke saluran air.
4. Monitoring dan Evaluasi:
   Tidak semua daerah melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi dan efektivitas sistem drainase yang telah dibangun.

Rekomendasi Perbaikan

• Penyusunan dan pemutakhiran masterplan drainase secara berkala, berbasis data curah hujan dan tata guna lahan.
• Integrasi kebijakan drainase dengan pembangunan ruang terbuka hijau dan sistem resapan air (infiltrasi).
• Peningkatan kapasitas teknis dan fiskal pemerintah daerah dalam pengelolaan drainase.
• Pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pemeliharaan saluran drainase.
• Penggunaan teknologi seperti sensor ketinggian air dan pemetaan digital untuk deteksi dini potensi banjir.

Kesimpulan

Pengelolaan drainase yang baik memerlukan komitmen politik, perencanaan jangka panjang, dan sinergi antar lembaga. Evaluasi terhadap kebijakan yang ada menunjukkan masih banyak tantangan dalam aspek implementasi, koordinasi, dan pembiayaan. Tanpa reformasi pengelolaan drainase secara menyeluruh, ancaman banjir di perkotaan akan terus menghantui pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Jika kamu tertarik dengan Drainase bisa kunjungi website kami dengan cara klik disini!