Apakah Pemerintah Daerah Siap Menerapkan Drainase Berkelanjutan?

Pendahuluan

Drainase berkelanjutan adalah pendekatan pengelolaan air hujan yang tidak hanya bertujuan membuang air secepat mungkin, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekologi, kualitas air, dan keberlanjutan jangka panjang. Di tengah tantangan perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan meningkatnya risiko banjir, penerapan sistem drainase berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak di banyak daerah di Indonesia. Artikel kali ini akan membahas Apakah Pemerintah Daerah Siap Menerapkan Drainase Berkelanjutan?.

Apa Itu Drainase Berkelanjutan?

Drainase berkelanjutan (sustainable drainage systems atau SuDS) mengintegrasikan fungsi teknis, ekologis, dan sosial dalam pengelolaan limpasan air hujan. Ini mencakup praktik seperti:

• Resapan air hujan (biopori, sumur resapan)
• Kolam retensi dan detensi
• Green roof dan taman hujan (rain garden)
• Penggunaan permeable pavement

Tujuannya bukan hanya menghindari banjir, tapi juga meningkatkan penyerapan air tanah, menyaring polutan, dan menciptakan ruang terbuka hijau.

Tantangan Pemerintah Daerah

1. Keterbatasan Anggaran dan SDM
   Banyak daerah masih mengandalkan sistem drainase konvensional karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang belum familiar dengan pendekatan SuDS.
2. Kurangnya Regulasi Teknis Lokal
   Meski ada arahan nasional dalam PP No. 43 Tahun 2008 dan Permen PUPR, peraturan teknis dan panduan lokal tentang drainase berkelanjutan belum banyak dikembangkan.
3. Minimnya Integrasi dengan RTRW dan RPJMD
   Drainase berkelanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan wilayah, sehingga implementasinya bersifat insidental, bukan sistematis.
4. Kurangnya Edukasi dan Partisipasi Publik
   Banyak masyarakat belum memahami pentingnya sistem ini, sehingga masih terjadi praktik negatif seperti menutup saluran, membuang sampah sembarangan, dan memadatkan ruang terbuka.

Peluang dan Contoh Praktik Baik

Beberapa daerah sudah menunjukkan langkah awal yang menjanjikan:

• DKI Jakarta mengembangkan kolam retensi dan taman resapan di kawasan padat.
• Surabaya mengadopsi taman kota multifungsi sebagai bagian dari pengelolaan air hujan.
• Bandung mengembangkan kebijakan ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga mulai mendorong pengembangan sistem infrastruktur hijau sebagai bagian dari adaptasi iklim.

Kesimpulan

Drainase berkelanjutan bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari perubahan paradigma dalam pengelolaan kota dan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran kunci, namun kesiapan mereka masih sangat beragam. Dukungan anggaran, penguatan kapasitas teknis, pembaruan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah syarat mutlak untuk mewujudkannya.

Jika anda tertarik dengan Drainase bisa kunjungi website kami dengan cara klik disini!